Tanggul Bocor di Pesisir

Dinas SDA DKI Sebut Tanggul Bocor di Pesisir Jakarta Utara Telah Ditambal

Jakarta – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta memastikan kebocoran tanggul di pesisir Jakarta Utara (Jakut) telah ditangani.

Baca Juga: BRI Berdayakan Difabel lewat Pelatihan dan Pemagangan, Jembatani Kemandirian Ekonomi

Meski begitu, Kepala SDA DKI Jakarta ke Agustin Ningrum mengatakan, limpasan air laut atau rob masih terjadi di bebarapa titik.

Ia menyebut titik-titik tanggul pengamanan pantai di pesisir Jakarta yang mengalami kebocoran berada di Muara Angke, Muara Baru, Nizam Zachman, Green Bay Plut, Anchol.

Untuk menahan llimpasan air laut di Muara Angke, Pemerintah Provinsi atau Pramono kuning sepanjang 1,1 kilometer (km).

Ika menyampaikan, tanggul mitigasi dibangun sebagai langkah cepat sementara, sembari pembangunan

tanggul pantai proyek pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara atau National Capital Integrated Coastal Devepelopment (NCICD) Fase A tampung.

Tanggul Pengaman Pantai

Ada pun panjang tanggul pengaman pantai yang harus dibangun pemprov DKI mencapai 28,279 kilometer.

Dari jumlah tersebut, panjang tanggul yang telah dibangun pemprov DKI, Jakarta Baru mencapai 1,770 km atau sekitar 41,7 persen, sementara 16,509 km lainnya masih belum terealisasi.

“Untuk kewenangan Pemprov DKI pernovember 2025 menyisakan 16,5 km. jadi pertanyaan apakah masih ada kebocoran?

Masih. Ini yang sedang kami kejar sampai dengan tahun 2030,” jelas kita.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung tanggul pengamanan pantai

Nizam Zachman, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin B Desember.

Pramono Cek Tanggul Pengaman Pantai yang Bocor Saat Rob Landa Pesisir Jakarta

Pramono juga naik ke panggung beton yang sudah disiapkan oleh dinas terkait untuk melihat langsung kondisi air laut yang ditahan oleh tanggung pengaman pantai tersebut.

Ia menjelaskan, banjir rob yang sejak 4 Desember lalu mneghantam pesisir Jakarta dipicu fenomena bulan purnama atau supermoon yang telah diprediksi sejak dua pekan sebelumnya.

Menurut Pramono, tanggul yang sempat bocor sudah langsung ditangani dan ditambal.

Pramono menyebut pengelolaan kawasan pesisir Jakarta melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementrian PUPR,

Pelindo, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Pemprov DKI. Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap menjadi penanggung jawab utama bagi warga Jakarta.

“Tetapi apapun saya sudah memerintahkan kepada SDA, penanggung jawab utama tentunya adalah Pemerintah DKI Jakarta karena apapun Pemerintah DKI Jakarta harus hadir untuk itu.

BRI Berdayakan Difabel lewat Pelatihan dan Pemagangan, Jembatani Kemandirian Ekonomi

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong kesetaraan dan pemberdayaan kelompok harian. Melalui program BRI Sahabat Disabilitas.

Baca Juga: Dave Laksono: Bahlil Tegaskan Partai Golkar Milik Semua Anak Bangsa, Bukan Dinasti

Program ini tidak memberikan keterampilan, tetapi juga menjadi jembatan bagi para slot depo difabel untuk meraih kemandirian sevara ekonomi melalui peningkatan kapasitas diri serta pengalaman kerja nyata di dunia industri.

Bekali Difabel dengan Skill Admininstrasi dan Kewirausahaan

Dalam pelaksanaannya, pesarta dibekali slot bet 400 dua jalur pelatihan utama, yakni admininstrasi dan kewirausahaan, yang dirancang secara fleksibel menyesuaikan minat dan potensi masing-masing.

Ia berharap pelatihan ini menjadi bekal penting bagi peserta untuk membangun usaha mandiri sesuai bidang yang diminati.

“Kami ingin para peserta memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang bagi diri mereka sendiri,” tambahnya.

Pemagangan hingga 2026, Gandeng Perusahaan Kuliner dan Manufaktur

Program BRI Sahabat Disabilitas bukan inisiatif baru. Sejak diluncurkan tahun 2021, program ini telah menjangkau dan memberdayakan setidaknya 370 penyandang disabilitas di berbagai wilayah di Indonesia.

BRI berharap pengalaman kerja nyata ini mampu memperkuat kesiapan peserta dalam menghadapi dunia kerja maupun merintis usaha pribadi secara mandiri.

Sejak 2021 Sudah Jangkau 370 Penyandang Disabilitas

BRI Sahabat Disabilitas bukan inisiatif baru. Sejak diluncurkan tahun 2021, program ini telah menjangkau dari dan memberdayakan setidaknya 370 penyandang disabilitas di berbagai Wilayah di Indonesia.

Program ini juga selaras dengan misi pemerintah slot thailand dalam Asta Cita untuk memperkuat pembangunan suber daya manusia, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta peran pemuda dan penyandang disabilitas.

Wujud Dukungan Terhadap SDGs dan Pembangunan Inklusif.

“BRI meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan, termasuk para penyandang disabilitas,tegas Dhanny.

Ia juga menambahkan, program ini menjadi bentuk nyata kontribusi BRI terhadap pencapaian Sustanable Development Goals (SDGs).

Khususnya dalam pilar pekerjaan layak pertumbuhan ekonomi, dan kesetaraan.

“Kami berharap program ini dapat menjadi jembatan menuju kemandirian bagi para peserta dari kami yakni bahwa pembangunan inklusif adalah kata kunci kemajuan bangsa,” kata Dhanny.

Dave Laksono: Bahlil Tegaskan Partai Golkar Milik Semua Anak Bangsa, Bukan Dinasti

Jakarta – Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi (LK) DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai puncak peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-61 Partai Golkar menjadi momentum penting bagi reposisi partai dibawah kepemimpinan ketua umum Bahlil Lahadalia.

Baca Juga: Prabowo Minta Distribusi Bantuan dari Helikopter Tak Lagi Dilempar: Optimalkan Sling Rope

Menurut Dave Laksono, usia ke 61 bukan sekedar peringatan seremonial, melainkan konsolidasi yang subtansial.

Dave juga menyoroti pesan Presiden Prabowo soal mahalnya biaya politik. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai mandat moral untuk mengembalikan Golkat pada etika kekaryaan, kerja objektif, serta pelayanan publik yang lebih terukur.

Putra politis senior Agung Laksono ini optimis, hal dibutuhkan mahjong wins 3 black scatter Golkar adalah kedisiplinan narasi dan keterbukaan data untuk memastikan publik benar-benar bisa merasakan kehadirna partai secara konkret.

Kompak Berbaju Koko Putih, Prabowo-Gibran Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar

Sebelumnya, Partai Golongan karya (Golkar) memperingati puncak hari lahir ke-61 pada malam ini.

Jumat 5 Desember 2025 di Istora Senayan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir dalam acara ini.

Menurut Laporan BNPB terbaru, Korban meninggal dunia akibat bencana, banjir dan longsor di Sumatra Utara,

Sumatra Barat, dan Aceh pada Jumat 5 Desember 2025 sudah mencapai 867 orang. Jumlah ini bertambah 91 jiwa dari hari kemarin.

Selain Korban meninggal, BNPB menyebut masih ada 521 orang hilang akibat banjir dan longsor di Sumatra. Dari jumlah tersebut, 133 orang tercatat hilang di Sumatra Utara, 174 di Aceh, dan 214 Sumatra Barat.

Prabowo Pertimbangkan Usulan Golkar soal Kepala Daerah Dipilih Parlemen

Presiden Prabowo Subianto menyambut baik ide partai Golkar link slot88 yang mengusulkan tidak adalah kepala daerah yang dipilih langsung masyarakat.

Alasannya, demi menghemat ongkos politik dan mereka yang terpilih nantinya ditunjuk oleh Parlemen, seperti DPR di level Provinsi mau pun DPRD di level kabupaten/kota.

Prabowo, bersepakat, demokrasi harus mengurangi banyak permainan uang, demokrasi juga harus dibuat minim ongkos politik supaya tidak hanya ditentukan oleh orang-orang berduit.

“Kalau sudah memilih satu kali DPR dan DPRD kabupaten/kota/provinsi ya kenapa enggak sekali aja piilih Gubernur, wali kota dan bupatinya.

Prabowo mencontohkan, sejumlah negara sudah mengadopsi Hal tersebut, seperti di Malaysia, India, Inggris,

Kanada, dan bahkan Australia, negara terkaya di dunia yang menggunakan sistem politik yang murah.

“Jadi ini pemikiran Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik, marilah kita berani! saya sampaikan keyakinan saya politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan tetapi begitu selesai bersatu.

Gotong royong bersama, saya mengajak, mari lihat ke depan jangan ke belakang, sakit hati kalau ke belakang “dia memungkari.

Prabowo Minta Distribusi Bantuan dari Helikopter Tak Lagi Dilempar: Optimalkan Sling Rope

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar pendistribusian bantuan ke lokasi bencana Sumatra menggunakan sling rope atau alat angkat dari kawat tali baja yang kuat.

Baca Juga: Sikap Pemerintah Terkait Dinamika Status Darurat Nasional Bencana Sumatera Disorot

Prabowo menilai distribusi bantuan dengan sling rope dari helikopter dapat lebih cepat sebab bisa menangkut barang lebih banyak.

Kita helikopter kita bisa pakai ini gak ya? Sling rope? ada sling ropenya? Mungkin sling rope lebih banyak,

lebih cepat ya, kata dia saat memimpin rapat terbatas penanganan banjir Sumatra di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh.

Dia menjelaskan bantuan tersebut dikirimkan melalui jalur udara baik mendaratkan helikopter ataupun

menggunakan teknik airdrop. Suharyanto sicbo online juga memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi gantuan yang di lempar dari atas.

“Anda yang pake payung, jadi kami tidak ada lagi yang dilempar ke bawah Bapak Presiden,” tutur suharyanto.

Prabowo Rapat Kabinet di Aceh

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota kabinet merah putih

di posko terpadu penanganan bencana banir di Lanud Sultan Iskandar Muda, Provinsi Aceh.

Rapat di gelar usai Prabowo meninjau lokasi terdampak banjir di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu.

Berdasarkan pantauan kami, rapat dimulai sekitar pukul 19.17 WIB. Prabowo ingin penanganan

bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dipercepat sehingga masyarakat dapat hidup normal kembali.

“Penanganan darurat, kemudian segera untuk paralel dilakukan inventarisasi, termasuk diproses

dipersiapkan rehabilitasi maupun rekonstruksi. Semua, paralel harus dikerjakan,” ujarnya.

Bahas Soal Penyakit

Selain itu, rapat terbatas juga membahas soal penyakit-penyakit yang menyerang pengungsi banjir. Prasetyi membuka peluang adanya perbantuan dari daerah lain untuk tenaga medis.

“Dalam bencana kali ini rumah baccarat sakit, tenaga kesehatan, tenaga medis juga bagian dari yang terdampak

sehingga memerlukan penanganan yang mungkin harus kita lakukan pembantuan dari luar daerah,” tutur Prasetyo.

Sejumlah menteri yang hadir yakni, Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia Patikno, menteri pertahanan Sjafrie Sjamsudin. Menteri Luar negeri Sugiono Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Kemudian panglima TNI Jenderal Agus Subyanto, Kepolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan

Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, hingga sekretaris Kabinet Teddy indra Wijaya. Tampak pula Gubernur Aceh Muzaki Manaf atau Mualem.

Sikap Pemerintah Terkait Dinamika Status Darurat Nasional Bencana Sumatera Disorot

Jakarta – Keputusan pemerintah pusat yang belum menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional menuai sorotan.

Peneliti LAB45, Baginda Muda Bangsa, menilai pemerintah seharusnya segera menaikan status benacana tersebut, mengingat eskalasi dampak yang terus terjadi di lapangan.

Baca Juga: Hasan Nasbi soal Sindiran antar Menteri Terkait Bencana Sumatra: Fokus pada Solusi, Bukan Saling Menyalahkan

Menurut slot server kamboja Bagin, merujuk pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, sejumlah indikator sudah seharusnya segera menaikan status bencana nasional.

“Mungkin anda kehawatiran bahwa penetapan bencana nasional akan menganggu program prioritas pemerintah pusat karena konsekuensi pendanaannya cukup besar,” jelasnya.

Bencana Sumatra Jadi Alarm Pemerintah

Lebih jauh, ia menilai bencana ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah dalam menentukan arah

pembangunan ke depan. Menurut Bagin, model pembangunan ekstraktif dan tidak ramah lingkungan meningkatkan risiko bencana di berbagai daerah.

“Indonesia tidak butuh kebijakan yang merusak. Pemerintah pusat dan daerah harus lebih serius menerapkan etika lingkungan dalam pembangunan, “tegas dia.

Terakhir, persoalan kesiapsiagaan juga menjadi sorotan dalam hal penanggulangan bencana yang dinilai masih lemah, terlebih di tengah kebijakan penangkasan anggaran.

Prabowo Digugat ke PTUN

Seorang pengacara bernama Arjana Bagaskara Solicin melayangkan gugatan ke wild bounty showdown demo Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 415/G/TF/ PTUNJKT dan didaftarkan pada Jumat. (5/12/2025).

Dalam gugatan tersebut, Arjana menyeret empat orang perwakilan pemerintah sebagai tergugat antara lain Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni,

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta kepala BNPB Letjen Suharyanto.

Dia heran, mengapa dari banyaknya jumlah korban yang terdampak , kerusakan infrastuktur, kerugian harta benda,

hingga lumpuhnya ekonomi dan sosial masyarakat, tidak membuat bencana banjir bandang, ini ditetapkan sebagai bencana nasional.

Dengan kodisi seperti itu, seharusnya sudah lebih dari cukup untuk disikapi pemerintah dengan mentapkan status bencana nasional,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.24, Tahun 2007. Dia berpendapat seluruh indikator itu telah terpenuhi

Hasan Nasbi soal Sindiran antar Menteri Terkait Bencana Sumatra: Fokus pada Solusi, Bukan Saling Menyalahkan

Jakarta – Pasca terjadinya bencana Sumatera, sejumlah menteri sempat bersitegang dan saling sindir.

Hal ini dimulai dari Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar Alias Cak Imin, yang mengaku berkirim surat ke koleganya di Kabinet Merah Putih (KMP).

Baca Juga: Pantai Utara Tanggerang Diduga Tercemar Limbah Minyak Kapal, Dinas Lingkungan Hidup Bergerak

Surat itu ditujukan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan hidup Hanif Faisol Nurrofiq.

Terkait hal ini, mantan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi mengajak seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan akar masalah bencana suamtera, termasuk sindiran kepada pejabat menteri yang baru setahun menjabat.

Hasan mengingatkan, kesalahan dalam penanganan lingkungan atau banjir tidak boleh langsung diarahkan kepada salah satu menteri. Apalagi menteri tersebut baru menjabat sekitar satu tahun lalu.

Ditelusuri Akar Masalah

Hasan mempertanyakan apakah kesalahan tersebut sebenarnya Wild Bounty sudah berlangsung selama puluhan tahun, apakah 50 tahun, 40 tahun, atau 30 tahun. Menurutnya hal inilah.

Yang harus ditelusuri untuk memastikan apakah benar telah terjadi kesalahan pada masa tersebut.

Ajakan dari Cak Imin

Sebelumnya bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah Sumatra tampaknya menyentil hati Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

Terlebih isu pembalakan liar alias ilegal logging menjadi sorotan publik, dianggap pemicu atas bencana yang terjadi. Tumpukan kayu yang terseret derasnya banjir pun diyakini mencurigakan, apakah hasil penebangan resmi atau pun melanggar hukum.

“Dari sejak kita berfikir, melangkah dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, Kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ucapnya.

Ketum PKB Ini melanjutkan, bencana yang terjadi di siklus akhir tahun tak boleh lagi terulang.

“Itu kebijakan-kebijakan dalam tanda petik evaluasi dan tobat, agar kini siklus tahunan ya di musim-musim bulan November-Desember ini harus dievaluasi total sehingga November nanti tidak terjadi lagi,”tuturnya.

Respon Menhut Raja Juli

Ajakan Tobat nasuha ini pun dianggapi langsung, Menteri big bass crash Kehutanan Raja Juli Antoni Nisahya, kepada wartawan dirinya mengaku dikirimi pesan singkat permohonan maaf dari Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Alias Cak Imin.

“Saya Alhamdulillah sudah mendapat WA dari Pak, Gus Imin, beliau mengatakan minta maaf kepada saya. Mengatakan bahwa bukan itu maksudnya,”,kata Raja dalam rapat dengan komisi IV DPR, Kamis (4/12/2025)

Raja Juli mengaku menerima maaf dari Cak Imin. Dia menilai, Cak Imin tidak memiliki niat tertentu untuk membuat pernyataan tersebut.

“Beliau secara Gentle saya kira minta maaf. Dan saya kira, saya terima ,maaf beliau karena memang bukan itu maksud beliau. Beliau mengatakan demikian kepada saya,”ungkapnya.

Bahlil Ajak Balik Cak Imin Tobat Nasuha

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga merespons ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk tobat Nasuha, terkait banjir banjir bandang Sumatra.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, semua pihak harus saling mengevaluasi diri. Bahlil menegaskan sebagai anggota kabinet, dirinya hanya dapat mengikuti pemerintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pantai Utara Tanggerang Diduga Tercemar Limbah Minyak Kapal, Dinas Lingkungan Hidup Bergerak

Jakarta – Perairan pesisir pantai utara (Bantuan) di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tanggerang, Banteng diduga tercemar limbah minyak akibat aktivitas kapal di sekitar Laut Jawa.

Baca Juga: Sopir Kabur Bawa Rp 600 Juta Milik Majikan, Hampir Habis untuk Judi Online

Hal itu diungkap setelah beredarnya video seorang nelayan pesisir yang merekam kondisi laut, dan kemudian menyebar di media sosial. (medsos).

Situsi tersebut memicu kecurigaan bahwa telah terjadi tumpahan minyak di perairan Tanjung Burung, ditandai dengan cairan pekat yang mengapung dan tidak menyatu dengan air.

“Tahu dari mana ini, limbah apa ini? Tau begini gimana mau dapat ikan. Arahnya kayanya dari Priuk? ujar nelayan

Kejadian ini menimbulkan kehatiran luas, sebab roullette online dampaknya tidak hanya mengganggu kondisi ekologis, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas harian masyarakat pesisir.

Pemerintah daerah (Pemda) mulai melakuka langkah penyisiran, namun masyarakat berharap investigasi dilakukan secepatnya mengingat risiko penncemaran minyakk kerap memerlukan penanganan segera agar tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang.

Bergerak Sesuai Prosedur

Sandi menyampaikan, pihaknya bergerak sesuai prosedur, dengan memastikan setiap temuan dicatat dan diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan penelitian.

“Sudah kami sampaikan ke Provinsi dan pemerintah pusat saat ini kami sedang menunggu tindak lanjutnya,: terang dia.

Dalam upaya memastikan apakah cairan yang ditemukan itu benar mengandung unsur pencemar, DLHK Kabupaten telah mengirim laporan resmi kepada Kementrian Lingkungan Hidup untuk diteliti lebih mendalam.

Dugaan Sumber Pencemaran dan Penjelasan

Menurut Sandi, para nelayan menyebut gumpalan berwarna kuning emas itu kemungkinan berkaitan dengan aktivitas pengangkutab minyak menggunakan kapal tanker dari wilayah pesisir Cirebon.

Sandi mengungkapkan bahwa keterangan dari nelayan menajadi dasar awal dugaan sumber pecemaran.

Ia menyebut kemungkinan bahwa cairan ini mega wheel merupakan sisa minyak yang jatuh saat proses distribusi menggunakan kapal.

Meski demikan, pemerintah daerah tidak dapat menetapkan kesimpulan sepihak sebelum ada hasil resmi dari penelitian  kementrian terkait.

Karena itu, temuan ini tidak hanya menjadi perhatian tingkat lokal, tetapi juga menjadi bahan evaluasi

Dan penyelidikan pemerintah pusat untuk menetukan  apakah gumpalan tersebut benar berasal dari

aktivitas kapal tanker atau berasal dari sumber lain yang masih perlu ditelusuri.

Sopir Kabur Bawa Rp 600 Juta Milik Majikan, Hampir Habis untuk Judi Online

Jakarta – Pria berinisial A, yang diberi pekerjaan sebagai sopir karena rasa iba, malah meruntuhkan kepercayaan sahabat kecilnya sendiri.

Baca Juga: Pemerintah Digugat ke PTUN karena Bencana di Sumatera

Uang tunai Rp 600 juta milik majikannya di sebuah apartemen kawasan Grogoi Petamburan, Jakarta Barat, raib dibawa kabur, Mirisnya, uang itu sebagian dipakai untuk judi online.

Karit Reskrim Polsek Grogol Petambuhan, AKP Alexander Tengbunan, menjelaskan kasus ini bermula saat korban menitipkan kunci kamar karena terburu-buru berangkat kerja. A,

yang tengah membersihkan ruangan, menemukan tas berisi uang tunai dalam jumlah besar.

Usai beraksi, pelaku langsung kabur sambil membawa uang hasil curian. Terlihat dalam rekaman CCTV di sebuah lift, pelaku menggunakan topi dan jacket.

Sementara itu, korban mulai menyadari ada hal yang aneh ketika pelaku tidak menjemput seperti biasa. Saat pulang, ia kaget melihat uang yang disimpan lenyap.

Laporan

Atas kejadian itu, korban membuat laporan polisi. Berbekal mega wheel pragmatic penyelidikan, Tim Polsek Gropet berhasil melacak pelarian A hingga ke Pulau Sebesi, Lampung Selatan.

“Atas perintah Kapolsek Grogol Petamburan, tim opsnal berkordinasi dengan Polres Lampung beserta Babinkamtibas Polres Lampung, langsung mengamankan pelaku di Pulau Sabesi tersebut,” ucap dia.

Pelaku bersembunyi di rumah seorang warga. Dari pemeriksaan terungkap, hubungan keudanya merupakan teman kecil korban.

“Korban yang dulunya pernah sekolah betsama-sama, namun adanya rasa iba dari korban ingin mempekerjakan pelaku. Namun, setelah mengetahui adanya uang dan melihat kesempatan saat membersihkan kamar, pelaku, mengambil uang tersebut dan mencuri uang tersebut,” ujar dia.

Main Judol

Kepada polisi, Uang hasil curian digunakan untuk Top Up judi online. Pelaku menukarkan uang tunai di sejumlah gerai minimarket dan mengisi saldo platfrom judi online.

“Yang sudah digunakan pelaku sekitar hampir Rp 500 Juta untuk deposit judol, kemudian Rp 50 juta untuk operasionalnya, dan sekitar Rp 40 juta uang cash yang kita sudah amankan dari pelaku.

Hasil penyelidikan, pelaku diketahui sudah bertahun-tahun kecanduan judi online sehingga nekat mencuri uang dari sahabatnya sendiri.

“Pelaku mengaku sudah bertahun-tahun memainkan slot gacor judi online ini, dan pelaku pun mungkin ketagihan untuk memainkan judi online.

Makannya tergiur untuk mendapatkan hal yang lebih besar mungkin atau hasil yang lebih besar,makannya mempertaruhkan uang hasil curiannya ke deposit judi online,” ucap dia.

Atas perbuatannya, A dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Pemerintah Digugat ke PTUN karena Bencana di Sumatera

Jakarta – Seorang pengacara bernama Arjana Bagaskara Solihin melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 415/G/TF/2025/PTUNJKT dan didaftarkan pada Jumat (15/12/2025).

Baca Juga: Pemerintah Digugat ke PTUN karena Bencana di Sumatera

Dalam gugatan tersebut, Arjana menyeret empat orang perwakilan pemerintah gatot kaca slot sebagai tergugat antara lain

Presiden Prabowo Subianto, Menteri kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

Hal inilah yang membuat Arjana harus turun tangan. Menurut dia, dari jumlah korban, luas wialayah terdampak,

Hingga kerusakan fasilitas umum seharusnya kondisi itu sudah lebih dari cukup untuk disikapi pemerintah dengan menetapkan status bencana nasional.

Sebut Akar Masalah Banjir Deforestasi

Dalam slot demo starlight princess 1000 gugatannya, Arjana menyoroti yang menurutnya sebagai akar persoalan Banjir besar yaitu deforestasi besar-besaran di kawasan hulu Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Dia merincikan di Aceh misalnya terjadi penurunan 10,04% dari 11.228 ha pada 2023-2024 menjadi 10.100 ha pada periode 2024 sampai September 2025.

Sumatera Barat juga mengalami fenomena serupa di 13 daerah aliran sungai (DAS) yang kini terkena banjir dengan total 39.816 ha.

Untuk perubahan tutupan lahan pada 2019-2024, di wilayah itu tercatat terjadi di lahan seluas 1.821 ha, terbagi di dalam kawasan hutan 1.444 hektare dan di luar kawasan hutan 377 ha.

Di wilayah DAS terdampak di Sumbar, teridentifikasi lahan kritis berada dalam luas 39.816 ha atau 7,0% dari total luas DAS yang mengalami banjir saat ini.

Tergugat Lalai Jaga Lingkungan Hingga Tak Beri Bantuan Korban Banjir

Arjana menilai pembiaran terhadap deforestasi inilah yang membuat banjir bandang kali ini jauh lebih mematikan sehingga mengakibatkan demo sweet bonanza hilangnya nyawa, kerusakan hutan.

Sementara itu tergugat 3 menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadew telah lalai dengan tidak memberikan bantuan dana

penanggulangan bencana secara maksimal kepada masyarakat di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

Arjana menyebut kelalaian empat pejabat negara itu sebagai bentuk pembiaran yang bisa memperbesar jumlah korban.

Ia menyebut ribuan warga yang kini hidup dalam ketidakpastian di tenda-tenda pengungsian,

dengan kebutuhan logistik dan obat-obatan yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Melalui gugatannya, Arjana meminta majelis hakim memerintahkan Presiden menetapkan banjir

besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.

Kemudian, menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 untuk membayar biaya perkara.

“Atau apabila majelis hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).” tandas dia.

Exit mobile version