Dave Laksono: Bahlil Tegaskan Partai Golkar Milik Semua Anak Bangsa, Bukan Dinasti
Jakarta – Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi (LK) DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai puncak peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-61 Partai Golkar menjadi momentum penting bagi reposisi partai dibawah kepemimpinan ketua umum Bahlil Lahadalia.
Baca Juga: Prabowo Minta Distribusi Bantuan dari Helikopter Tak Lagi Dilempar: Optimalkan Sling Rope
Menurut Dave Laksono, usia ke 61 bukan sekedar peringatan seremonial, melainkan konsolidasi yang subtansial.
Dave juga menyoroti pesan Presiden Prabowo soal mahalnya biaya politik. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai mandat moral untuk mengembalikan Golkat pada etika kekaryaan, kerja objektif, serta pelayanan publik yang lebih terukur.
Putra politis senior Agung Laksono ini optimis, hal dibutuhkan Golkar adalah kedisiplinan narasi dan keterbukaan data untuk memastikan publik benar-benar bisa merasakan kehadirna partai secara konkret.
Kompak Berbaju Koko Putih, Prabowo-Gibran Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar
Sebelumnya, Partai Golongan karya (Golkar) memperingati puncak hari lahir ke-61 pada malam ini.
Jumat 5 Desember 2025 di Istora Senayan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir dalam acara ini.
Menurut Laporan BNPB terbaru, Korban meninggal dunia akibat bencana, banjir dan longsor di Sumatra Utara,
Sumatra Barat, dan Aceh pada Jumat 5 Desember 2025 sudah mencapai 867 orang. Jumlah ini bertambah 91 jiwa dari hari kemarin.
Selain Korban meninggal, BNPB menyebut masih ada 521 orang hilang akibat banjir dan longsor di Sumatra. Dari jumlah tersebut, 133 orang tercatat hilang di Sumatra Utara, 174 di Aceh, dan 214 Sumatra Barat.
Prabowo Pertimbangkan Usulan Golkar soal Kepala Daerah Dipilih Parlemen
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik ide partai Golkar yang mengusulkan tidak adalah kepala daerah yang dipilih langsung masyarakat.
Alasannya, demi menghemat ongkos politik dan mereka yang terpilih nantinya ditunjuk oleh Parlemen, seperti DPR di level Provinsi mau pun DPRD di level kabupaten/kota.
Prabowo, bersepakat, demokrasi harus mengurangi banyak permainan uang, demokrasi juga harus dibuat minim ongkos politik supaya tidak hanya ditentukan oleh orang-orang berduit.
“Kalau sudah memilih satu kali DPR dan DPRD kabupaten/kota/provinsi ya kenapa enggak sekali aja piilih Gubernur, wali kota dan bupatinya.
Prabowo mencontohkan, sejumlah negara sudah mengadopsi Hal tersebut, seperti di Malaysia, India, Inggris,
Kanada, dan bahkan Australia, negara terkaya di dunia yang menggunakan sistem politik yang murah.
“Jadi ini pemikiran Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik, marilah kita berani! saya sampaikan keyakinan saya politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan tetapi begitu selesai bersatu.
Gotong royong bersama, saya mengajak, mari lihat ke depan jangan ke belakang, sakit hati kalau ke belakang “dia memungkari.